Reporter Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-PKS Amin Ak mengutus anggota Pansus Keenam DPR untuk meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar “membatalkan rencana penjualan saham (commercial Subsidiary (holding)) Penawaran umum perdana (IPO) Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika alasannya mencari dana murah, bisa diselesaikan tanpa IPO. Melalui penerapan ketat prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yaitu transparansi , Akuntabilitas, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan. Daerah bisa melanggar UUD, ”kata Amin Ak dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2020. Sesuai Pasal 33 UUD 1945 Menurut regulasi, Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang misinya menjamin penghidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam minyak dan gas (SDA) guna memaksimalkan kemaslahatan rakyat-Baca: Fraksi PKS DPR mengimbau pemerintah meninjau ulang IPO Pertamina Kurangnya Partisipasi – Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat poin ini melalui putusan Nomor 36 Tahun 2012 dan Nomor 85 Tahun 2013. Negara menguasai, mengelola dan mengawasi sumber daya alam dalam bentuk kebijakan, tata usaha, dan regulasi; Pada saat yang sama, BUMN menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 menegaskan hal tersebut., Privatisasi hanya bisa Bagi perusahaan yang bergerak di industri tertentu, pemerintah mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.