Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Iqbal, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan, pihaknya akan melimpahkan PHK Goyek ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Iqbal mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan surat kuasa untuk pegawai redundan.

Baca: Ekonom Indef memperingatkan pemerintah kemungkinan PHK putaran kedua

“Beberapa karyawan yang di-PHK mendatangi kami dan meminta KSPI membela,” kata Iqbal. — “Dia tetap menandatangani surat kuasa.” – Kata Iqbal mengatakan ada tiga hal yang dilanggar Goyek dengan cara dipecat. Tindakan terbesar tidak diambil untuk mencegah PHK. Iqbal mengatakan: “Ini termasuk tidak bernegosiasi dengan karyawan.” “Menurut informasi yang kami terima, karyawan hanya dikumpulkan dan diberi tahu. Secara hukum, PHK harus dinegosiasikan. Tidak ada interaksi sosial.” Ketahui periode pembayaran pesangon selama empat minggu.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan, pesangon harus dibayarkan sesuai dengan jumlah pekerja, dan maksimum tidak boleh melebihi gaji 9 bulan. Kemudian, Anda bisa mendapatkan bonus tunai untuk gaji maksimal 10 bulan, dan kompensasi setara dengan 15% dari total nilai pesangon dan gaji masa kerja.

Ketiga, Gojek tidak melaporkan PHK kepada perusahaan. Ini adalah pelanggaran. Karena pemberhentian dilakukan tanpa otorisasi (secara sepihak oleh perusahaan), maka pemberhentian tersebut tidak sah.

Selain akan mengajukan pengaduan, dalam waktu dekat KSPI juga akan mengirimkan surat resmi kepada inspektur kerja, guna segera dilakukan pengecekan Gojek. Iqbal mengatakan 2.448 karyawan Japan Post dipecat karena melanggar undang-undang bisnis asuransi- “KSPI akan mendesak pengawas ketenagakerjaan menyelidiki pemerintah yang melanggar pemerintah.” Kami semua ingin membela para pekerja yang di-PHK. Dia menyimpulkan. Saat ini, mereka sedang memberikan kuasa kepada KSPI.