Laporan reporter Tribunnews.com, Reynas Abdila-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, pemerintah berharap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa menjadi negara yang dinamis sehingga perekonomian Indonesia tidak bisa. Akan terjebak dalam krisis. -Menurutnya, jumlah pelaku usaha sudah mencapai 99%, jumlah penduduk yang bekerja 97%, dan kontribusi terhadap PDB 60%, UMKM harus menjadi prioritas.

“Saya katakan kepada Presiden Pak Ketua, kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan usaha kecil dan menengah. Pertama, mereka harus menjadi kekuatan ekonomi negara untuk menghindari krisis ekonomi. Jika ada perusahaan besar, mereka bisa menunda investasi dan portofolionya juga Besar sekali, “kata Menko dalam kunjungan kerja, Rabu. Pada hari Rabu (26 Agustus 2020), kami telah sampai di kawasan penyangga Danau Toba, destinasi super prioritas di Kabupaten Simalungun sebelah utara Sumatera.

Baca: Presiden Ajak Pelaku Industri, UMKM dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memanfaatkan kawasan industri Jawa Utara

Baca: Di depan Kantor Berita Perdesaan RI, Bamsoe t dorong generasi muda untuk mengembangkan UMKM

Teten mencontohkan, UMKM saat ini semakin hari semakin menggerogoti modalnya, mereka harus kuat agar bisa terus beraktivitas. Ia mengatakan: “Bisnis masih berjalan. – Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II negatif 5,32%. Negara lain, bahkan Indonesia seperti Hongkong (-9%) , Amerika Serikat (-9,5%), Singapura (-12,6%), Uni Eropa (-14,4%) .— China sudah mulai rebound, meningkat 3,2% pada kuartal kedua tahun 2020. Agar bisa berada di kuartal ketiga dan keempat Rebound, pemerintah memberikan dana stimulus Rp 607,25 triliun melalui National Economic Recovery (PEN), khusus untuk koperasi dan UMKM, dengan anggaran sebesar 123,46 miliar rupiah, termasuk langkah-langkah insentif fiskal (PPh final UMKM DTP) 2,4 triliun rupiah, Pemerintah memberikan subsidi bunga KUR dan non-KUR sebesar 35,28 triliun rupee, dan memberikan 78,78 triliun rupee untuk restrukturisasi UMKM, mulai dari kompensasi jasa penjaminan dan cadangan 50 miliar rupiah yang diberikan Rp kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo 1 Dana penjaminan triliun rupiah yang ditanamkan pada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun rupiah. -Selain itu, terdapat upaya lain untuk mendukung PEN, yaitu pelarangan produksi usaha mikro yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 24 Agustus 2020 ( BPUM) .– “Pak. Presiden memprakarsai BPUM kepada 1 juta peserta usaha mikro yang masing-masing bernilai 2,4 juta rupiah, hingga akhir September ditargetkan 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menjangkau 34 provinsi. Anggaran Rp. 22 triliun “Melalui program BPUM, kami berharap usaha mikro non bank dapat menambah modal kerja dan terus beroperasi,” jelas MenkopUKM.