Laporan Glery Lazuardi-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan Undang-Undang Badan Usaha Publik atas Pasal c dan d UU 19 Tahun 2003 Persyaratan uji materi (UU BUMN) melanggar Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di website Mahkamah Konstitusi, permohonan uji materi tersebut diterima (15/7). Pemohon memberikan surat kuasa kepada pengacara Janses Sihaloho dari Sihaloho & Co.

Pelamar adalah Arie Gumilar, Ketua Serikat Pekerja Amerika Serikat dan Dicky Firmansyah, Ketua Serikat Serikat Amerika Serikat. -Janses Sihaloho mengumumkan bahwa kekuatan hukum pemohon adalah Pasal 77 c dan d UU BUMN, melarang privatisasi beberapa perusahaan umum (Persero), yaitu perusahaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan perusahaan bidang sumber daya alam aktif di perusahaan tersebut. -Namun, istilah “Persero” dalam pasal ini hanya mengatur secara jelas larangan privatisasi perusahaan induk BUMN (Persero). Pada saat yang sama, banyak anak perusahaan BUMN yang hanya berbentuk perseroan terbatas biasa, sehingga tidak tunduk pada Pasal 77 c dan d UU BUMN. Jans mengatakan: “UU BUMN inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 UU tersebut. Selama istilah“ Persero ”tidak menyebutkan Persero dan perusahaan yang dimiliki oleh Persero atau anak perusahaannya, maka harus berdasarkan tahun 1945. Hal ini Hal ini memberikan kemungkinan untuk privatisasi anak perusahaan, pada kenyataannya wilayah usaha anak perusahaan tersebut terkait erat dengan departemen bisnis perusahaan induk, dan departemen bisnis perusahaan induk tidak dapat diprivatisasi.