Laporan reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah memutuskan untuk membebaskan pembayaran bunga dari perusahaan yang terkena Covid -19 dan menunda kredit komersial besar (KUR) hingga 6 (enam bulan) ). Selain itu, perpanjangan batas waktu dan kenaikan batas atas juga ditetapkan sehingga melonggarkan peraturan provinsi Chur. Menurut Kementerian Pertanian, ini akan membantu petani dan petani. Peternak, modal usahanya berasal dari Chur sehingga bisa terus menjalankan usahanya.

I Ketut Diarmita, Menteri Pertanian Kementerian Peternakan dan Kesehatan, berharap kebijakan pemerintah ini dapat membantu para penggembala yang terdampak Covid-19.

“Kami berharap restrukturisasi kredit ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para debitur KUR dan usahatani di sektor tersebut. Kedua belah pihak secara langsung maupun tidak langsung terkena imbasnya sehingga kegiatannya dapat terus berjalan dan tidak membawa hasil. Risiko kreditnya pun. Sesuai ketentuan yang berlaku, ”ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3 Juni 2020).

Baca: Surat PHK Dikeluarkan Tengah Malam, 181 Pilot Kontrak Garuda Indonesia Kehilangan Pekerjaan

Ketut Jelaskan Kebijakan Berlaku Mulai 1 April 2020, Sebutkan Pembebasan Bunga dan Modal Debitur KUR yang pembayarannya ditangguhkan hingga 6 bulan harus mengisi Neraca masing-masing distributor KUR. Baca: Setahun Setelah Kejadian, Pembunuh Janda Empat Anak ini Diketahui Adalah Pasangan Suami Istri. Katanya: “Kami juga minta bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang bertanggung jawab di bidang peternakan. Dan fungsi peternakan. Ia mengatakan: “Kesehatan hewan di daerah tersebut nantinya dapat memonitor dan mendampingi UMKM pelaku niaga yang telah mendapatkan bantuan KUR. ”

Baca: Lion Air Group Berhenti Terbang, Biaya Tes PCR Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Selesainya Perjanjian Kredit KUR Peternakan hingga 28 Mei 2020 Tercatat di Sistem Informasi Kredit Plan (Indonesia) SIKP Kementerian Keuangan sebesar Rp 4,54 triliun yang telah mencapai 50,39% dari target PKH sebesar Rp 9,01 triliun untuk debitur dari 164.652 usaha peternakan.