Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Majelis Nasional Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja (RUU) hari ini (10 Mei 2020).

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto juga meyakinkan bahwa karya RUU Cipta Cipta ini tidak akan menghilangkan haid yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Hak untuk cuti dan cuti melahirkan.

Selain itu, mekanisme pemberhentian (PHK) juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dividen dapat dibebaskan untuk penciptaan lapangan kerja bagi perusahaan asing, dengan ketentuan sebagai berikut- “Mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) juga mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, “Undang-Undang Penciptaan Kerja” tidak menghilangkan hak ini. Airlanga menjelaskan dalam sambutannya: “Cuti. Cuti haid dan melahirkan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.” Pidato usai disahkannya Job Creation Act, Senin (10 Oktober 2020). Apakah saya hukum penciptaan lapangan kerja? Mengenai diri sendiri, ketentuan tentang hak cuti pekerja termasuk dalam Pasal 79 bab ketenagakerjaan. Namun, tidak ada ketentuan dalam peraturan ini yang dapat menjelaskan cuti haid atau melahirkan.

Dalam Pasal 79 (1) UU tersebut dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan istirahat dan waktu istirahat bagi pekerja. — Bacaan: Surat Edaran Membatalkan Mogok Nasional, KSPI: Ini Scam

Penjelasan lebih lanjut, setelah empat jam kerja terus menerus, setidaknya diperlukan setengah jam istirahat untuk mengalokasikan waktu istirahat antara jam kerja, dan sisa waktu Tidak termasuk dalam jam kerja.

Selama periode ini, waktu istirahat mingguan ditetapkan menjadi enam hari dalam sehari dan satu minggu kerja.

Sebaliknya, untuk cuti tahunan wajib, perlu direncanakan setidaknya 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan atau satu tahun.

“Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau konvensi organisasi buruh terikat pekerjaan “, tulis pada ayat (4) artikel. t dan liburan yang ditangguhkan. Sebagaimana dijelaskan di atas, perusahaan dapat memberikan waktu istirahat yang diatur dalam jangka panjang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.

Judul Artikel ini adalah “Belum Dihapuskannya Jaminan Pemerintah atas Cuti Haid dan Kehamilan dalam PNS” UU Cipta Kerja