Jakarta, sekretaris kelompok TRIBUNNEWS.COM-PPP dan wakil ketua badan legislatif Achmad Baidowi memastikan bahwa Republik Demokratik Rakyat selalu membuat publik mendiskusikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Imigrasi) atau Undang-Undang Komprehensif. Baidowi atau yang biasa dikenal dengan “Awi” meneruskan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa DPP tidak berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai undang-undang komprehensif.

“Kami mengadakan rapat kerja umum. Beberapa waktu lalu, kami mengundang MUI, Muhammadiyah, PBNU, terutama pada pembahasan kategori garansi produk halal. Kami diundang sesuai dengan bidangnya,” kata Awi, Kamis (18/6) / 2020) .———————————————————————————————————————: Baca: PKS mengirim 3 anggota Komite Kerja Hak-hak Pekerja Komprehensif

Awi mengatakan bahwa kerja Partai Demokrat di DPR untuk membahas undang-undang hak cipta tidaklah sulit, Parlemen bahkan menerima Choco. Presiden Jokowi menunda untuk membahas persyaratan gugus kerja.

“Sekarang lanjutkan diskusi. Ang sudah siap sendiri. Sebelumnya, kami yang paling mudah. ​​Kemarin kami hanya membahas UMKM,” Awi menjelaskan.

Awi menjelaskan bahwa pembahasan mitigasi klaster UMKM, perlindungan dan pemeliharaan rancangan “Undang-undang Pemberdayaan” dan kluster koperasi akan memberikan manfaat dan mengendurkannya, dan bertujuan untuk mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah di Indonesia. -Baca: Para sarjana UI meminta DPR untuk mendengarkan banyak konten tentang undang-undang komprehensif

“Dalam industri UMKM, kesederhanaan perizinan adalah yang paling penting. Biasanya, UMKM harus mendukung hingga tiga lisensi, kami mencoba untuk bekerja pada salinan Dalam RUU itu, hanya ada satu lisensi, tetapi semua lisensi termasuk, termasuk SNI dan sertifikat halal, “kata Awi.

Selain lisensi komersial yang mudah digunakan, pengembangan dan pengembangan UMKM dan kebijakan dan tindakan preferensial pajak juga dibahas. Berikan dana untuk usaha mikro dan kecil. “Kuncinya adalah hasratnya untuk melindungi UMKM,” kata Awi.