Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian BUMN mewajibkan badan usaha milik negara untuk menyerap anggaran belanja produk MPME. Pimpinan Menteri (Erick Thohir) pastikan untuk memprioritaskan pengeluaran kita dan tidak membeli produk UMKM. Menteri ini kuat sekali, ”kata Budi dalam virtual chat, Sabtu (1 Agustus 2020).

Baca: Epson Optimis dan printer label terbarunya bisa memenuhi kebutuhan UMKM

Budi Dicontohkan, pengadaan produk MPME harus diselesaikan sebelum disain bukan pada proses pengadaan.Oleh karena itu, BUMN juga dituntut untuk mengoptimalkan komposisi bahan baku lokal atau TKDN (level kandungan dalam negeri) bersama dengan proyek-proyek besar seperti Pertamina-Budi mengatakan bahwa penggunaan TKDN ditentukan oleh maritim dan investasi. Pengelolaannya oleh tim di bawah Kementerian (Marves). “Kita sudah berkali-kali leluasa berkoordinasi dengan Marves, dan kemarin dia diaudit sebagai proyek kilang besar Pertamina. Telkom juga memiliki belanja modal yang signifikan. Dari situ kita lihat ada peluang yang bisa dilakukan, ”kata Budi.

Budi juga meminta denda untuk proyek BUMN yang tidak memenuhi persyaratan TKDN minimal 30%. Jadi Menteri sangat jelas. Selama itu harga dalam negeri, Kami akan terima, karena itu tidak akan keluar. Dia menjelaskan, misalnya bahan baku obat-obatan yang dikonsumsi di dalam negeri.