Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur (PPLS) Sidoarjo terus melakukan penanganan lumpur longsor Sidoarjo dalam infrastruktur dan masalah sosial di wilayah terdampak. — Pada tahun anggaran 2020, Dinas UPPR mengalokasikan Rp 229,7 miliar untuk pengolahan lumpur Sidoarjo guna meningkatkan aliran lumpur ke Sungai Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (6/7/2020).

Baca: Akibat Keinginan Menutupi Muatan di Malang, Ketiga Penumpang Harus Kembali ke Sidoarjo

Basuki elaskan, Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo meliputi Penanganan Limpahan Lumpur, Tanggul dan Pondasi Lainnya Pemeliharaan sarana dan tanggul serta prasarana lainnya. Pengelolaan sludge pertama di Sidoarjo adalah mengontrol bentuk sludge dengan cara mengalirkan lumpur di Sungai Porong.

Lumpur tidak dapat mengalir ke Kali Porong karena gaya gravitasi, karena pengurukan melingkar dilakukan di tengah aliran lumpur-batuan untuk mengarahkan lumpur mengalir melalui sungai yang menjorok dan dipompa ke Sungai Porong. -Gunakan 5 alat pengerukan untuk mengalirkan lumpur secara mekanis ke Basuki melalui pipa, dan lanjutkan secara mekanis. Panjang kolam dan Sungai Polong sekitar 1918 meter, sedangkan Sungai Polong, kaki tanggul dan pengenceran air tanggul menggunakan 6 alat pompa. Dia menyimpulkan: “Air yang mengalir ke Sungai Porong adalah lumpur yang terdiri dari 20% padatan dan 80% air.”