Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua Dewan Direksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan perlu adanya pengawasan menyeluruh atas jasa keuangan antar bank, keuangan non bank dan permodalan. Ini tidak lebih dari menjaga stabilitas industri. keuangan.

“Perkembangan produk dan layanan untuk transaksi keuangan semakin tanpa batas, dan terdapat keterkaitan yang erat antara produk perbankan, pasar modal dan IKNB, yang menunjukkan perlunya pemantauan yang komprehensif untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi keuangan Permintaan konsumen, khususnya Wen Bo mengatakan pada konferensi pers virtual yang diadakan di Jakarta, Rabu (27 Agustus 2020). OJK memiliki komite pengawasan komprehensif yang terdiri dari dirjen pengawas bank, dirjen pengawas pasar modal dan direksi. Direktorat Jenderal Jasa Keuangan, Ngawas Industri Keuangan Non Perbankan (IKNB) .

Komite juga beranggotakan sub komite di masing-masing departemen yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis grup keuangan, khususnya kebijakan jasa keuangan lintas sektor. – Selain itu, OJK Ia juga memiliki departemen perizinan dan kebijakan departemen jasa keuangan yang komprehensif, bertanggung jawab untuk menangani perizinan lintas departemen dan merumuskan kebijakan lintas departemen.Pemantauan transaksi keuangan dan produk yang lebih efektif yang melibatkan kegiatan intra-grup dan antar-departemen untuk dengan cepat mengidentifikasi sektor jasa keuangan yang stabil Resiko Wimboh menjelaskan: “Dengan demikian, rencana pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. “- Sejak 2014, United Bank of Japan telah mengeluarkan serangkaian mekanisme pengawasan yang komprehensif, termasuk proses manajemen risiko, tata kelola yang komprehensif, serta permodalan dan pengawasan komprehensif.

Guna memitigasi dampak tambahan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan mendorong Dengan pemulihan ekonomi, militer Rusia telah mengerahkan semua kebijakan dan segala cara untuk mengurangi beban masyarakat, sektor informal dan UMKM dan pelaku usaha.

Kebijakan yang diundangkan pada dasarnya bersifat preventif untuk menghindari kerusakan lebih lanjut atau pengambilan Bentuk Insentif atau Moderasi .— Baca: OJK Kembali Gelar Kompetisi Keuangan Inklusif, Ini Jadwalnya