Wartawan Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah akan mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 (Perpres) Tahun 2020, yang memuat postur APBN pasca pandemi Covid -19 .— Keputusan Presiden akan diubah untuk mendukung Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya tidak diatur.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, perubahan atau revisi besaran anggaran yang diajukan membutuhkan kerangka hukum yang jelas.

Baca: PSBB DKI Jakarta Meluas, Mengimbau Warga Tetap Di Rumah dan Kegiatan Ekonomi Masih Tertutup Selain itu, Ini Juga Kecepatan Reaksi Realitas Ekonomi yang Terjadi di Lapangan, Sehingga Tidak Memperdalam Listrik Efek virus corona atau Covid-19.

“Melaksanakan penyesuaian APBN,” Perpres 54/2020 harus cepat ditangani, katanya: “Apa yang terjadi dalam perekonomian daerah?” Seruan di Jakarta, Kamis (4/5/2020). dalam pertemuan. 6,54 orang n, sebelumnya 5,07%.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi harus minus 0,4% dalam keadaan yang sangat parah, dan 2,3% dalam keadaan yang parah.

Ia mengatakan: “Ditargetkan.” Selain itu, ia menambahkan pendapatan nasional juga diperkirakan turun dari Rp 1.760,9 triliun menjadi Rp 1.699, yaitu Rp1 triliun, turun Rp61,7 triliun. Ia melanjutkan, belanja negara diperkirakan turun dari Rp 261,3 triliun menjadi Rp 738,4 triliun atau meningkat Rp 124,5 triliun. – “Pengeluaran meningkat, termasuk mengimbangi diskon listrik dan mengatasi dampak Covid-19,” katanya-menyimpulkan bahwa, sebagai referensi, total biaya pengobatan Covid-19 adalah 677,20 triliun rupee.

Tidak termasuk pekerjaan kesehatan Biaya PEN adalah 589,65 triliun rupee. Rp 205,20 triliun dan stimulus (penawaran / produksi) agar dunia usaha dapat bertahan Rp 384,45 triliun.