Dilansir reporter Tribunnews.com, TRIBUNNEWS.COM, Jakarta, Yanuar Riezqi Yovanda-Pemerintah menyatakan kebijakan belanja pegawai 2021 salah satunya bertujuan untuk mendorong birokrasi yang gesit, efisien, dan produktif. Lembaga dan layanan publik dan kebijakan persaingan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan gaji dan pembayaran liburan (THR) ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) dalam catatan keuangan dengan rancangan APBN untuk pendapatan dan belanja. Dengan memberikan gaji no 13 dan THR ”, siaran persnya, Jumat (14/8/2020).

Selanjutnya yang ketiga adalah mendukung penyederhanaan birokrasi atau penundaan, dengan tetap fokus pada penyelarasan dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Jumlah pegawai.Model kerja dan proses bisnis, seperti strategi ruang kerja yang fleksibel.Pada saat yang sama, pemerintah menyatakan belanja pegawai merupakan salah satu sarana strategis untuk meningkatkan produktivitas peralatan dalam menjalankan fungsinya.Pada tahun 2021, berbagai kementerian dan lembaga Anggaran belanja pegawai (K / L) Rp 267 triliun. Kinerja itu berdasarkan capaian masing-masing reformasi birokrasi K / L. ”Sambung pernyataan itu.

Produk dalam negeri

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membayar gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp28,82 triliun.