Wartawan Tribunnews.com Jakarta Vincentius Jyestha lapor-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Kabinet bahwa tingkat penyerapan anggaran stimulus yang digunakan untuk mengelola Covid-19 masih sangat rendah, hanya mencapai 19% per tahun. 22 Juli 2020. -IX Anggota Pansus DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menilai tidak masuk akal jika pemerintah kesulitan mendapatkan anggaran stimulus untuk mengelola Covid -19. Pemerintah keluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 untuk mempercepat belanja negara terkait pandemi Covid-19 dan pengelolaan National Economic Recovery Plan (PEN)? Netty mengatakan akan menghubungi Tribunnews.com pada Rabu (28/7/2020).

Sebenarnya, Netty mengungkapkan, dalam peraturan khusus yang mengatur program PEN, Menteri Keuangan (Menkeu) sudah berwenang memindahkan rincian belanja negara dan dana anggaran.

Baca: Tingkat Serapan Anggaran Stimulus Covid-19 Cuma 19%, Chokovi Pukul Lagi Menteri Kabinet

“Jadi Kalau Penyerapan Fiskal Lemah Sangat Aneh. Misalnya, sektor kesehatan hanya menyumbang 7% dari 19% anggaran kesehatan, bahkan untuk insentif bagi petugas kesehatan, santunan bagi tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat, pembayaran klaim rawat inap, penyediaan alat pelindung diri, obat-obatan dan vaksin, masalah laboratorium, ventilator Dan infrastruktur pelayanan kesehatan lainnya harus segera diselesaikan. ā€¯Katanya: Tingkat penyerapan anggaran Covid-19 rendah, PKS Sentil Jokowi: Presiden harus lihat akar masalahnya -pemerintah harus tahu bahwa anggaran yang dialokasikan adalah alat untuk menyelesaikan masalah. , Bukan hanya angka yang diatur secara teknis. menyerap. Menurut dia, masyarakat juga mengetahui bahwa besarnya anggaran untuk Covid-19 berasal dari utang yang menjadi beban negara.

“Jadi, jika pemerintah dianggap gagap dan tidak menganggap pemerintah sebagai tanggung jawabnya sendiri, jangan salahkan rakyat. Dia menambahkan:” Pahami tanggapan terhadap epidemi ini. Netty prihatin. Penilaian Presiden Jokovy dan kemarahan para menteri atas pencapaian anggaran menunjukkan betapa buruknya mekanisme komunikasi dan koordinasi di dalam pemerintahan. Jika ini benar, dia menyayangkan rakyat menjadi korban.