Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak badan (PPh) dari 25% menjadi 22% dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak tepat. Tidak pantas.

Ekonom Prakarsa Cut Nurul Aidha menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resminya pada Jumat (10 September 2020).

“Pemerintah tidak perlu menurunkan tarif pajak bagi perusahaan. Karena kita perlu mengerahkan sumber dana pembangunan untuk memberikan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat, tren perpajakan nasional terus menurun dari tahun ke tahun.” Tarif pajak tersebut didasarkan pada alasan menarik investasi Indonesia untuk merangsang ekonomi Nasional.

“Alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena yang paling penting dilakukan adalah meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik korupsi guna meningkatkan kenyamanan berbisnis, perizinan, kontrak niaga, serta pelaporan dan sistem pembayaran. Jelasnya Selain itu, “Employment Creation Act” memiliki klausul tentang pajak penghasilan atas dividen asing (PPh) di perpajakan.

Baca: Daftar artikel kontroversial di “Employment Creation Act” yang memicu kekhawatiran para pekerja Marah, pasal-pasal ini yang paling memusuhi.

Pasal 111 mengatur bahwa dividen yang diterima pemilik Indonesia dari luar negeri tidak dikenakan pajak jika ditanam di AS Investasi di Indonesia.