Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Asosiasi Produsen Tembakau Indonesia (APTI) menilai peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan (menyederhanakan) struktur cukai tembakau akan mengganggu penyerapan tembakau lokal, bukan dari perspektif petani tembakau. Dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2020), Presiden APTI Suryana Jawa Barat mengatakan, penyederhanaan peraturan cukai hasil tembakau memaksa perusahaan rokok Tier II dan Tier III untuk melakukan upgrade grade dan dapat mengganggu penyerapan tembakau lokal.

Peraturan juga diyakini hanya menguntungkan pabrikan asing besar. Suryana mengatakan: “Jika aturan tetap berlaku, maka akan ada monopoli, ditambah lagi dengan oligopoli yang terjadi sekarang di industri tembakau.” Bacaan: Pajak Konsumsi, Masalah Harga Konsumsi Anak-anak-aturan tersebut juga meyakini bahwa hal ini akan mengarah pada usaha kecil dan menengah. Pabrikan meninggal dan tidak dapat melanjutkan produksi. Pembelian bahan baku dari petani akan terhambat. Suryana menyayangkan aturan ini bisa efektif membeli tembakau nasional dengan harga terendah. Di saat yang sama, pengusaha asing dengan kapasitas produksi skala besar akan diuntungkan.

“Kalaupun pemerintah diuntungkan dengan aturan ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya rokok ilegal,” kata Suriana. -Suryana memprediksikan jika aturan tersebut terus dipatuhi, maka pabrik tembakau kecil tidak akan mampu bersaing, dan tidak mampu mengejar Tipe I dan Tipe II, sehingga produksi tembakau industri (IHT) akan terpuruk. Hal senada juga diungkapkan Ketua Panitia Keempat DPR Firman Subacho. : Ekonom menemukan celah dalam struktur cukai rokok Menurut dia, aturan penyederhanaan tarif cukai dan penggabungan produksi SKM dan SPM sering dibicarakan ekonom dari regulator. -Namun, pihaknya berkeyakinan bahwa jenis usaha kedua dan ketiga atau usaha kecil dan menengah tidak akan berdampak positif.