Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-pemerintah sedang mengambil langkah-langkah baru untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan ekosistem Rencana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ekosistem.

Ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung 7P / HUM / 2020 dan publikasi Perpres 64/2020 tentang Asuransi Kesehatan Nasional.

Peraturan tersebut, antara lain, mengatur modifikasi kontribusi peserta BPJS kepada peserta yang tidak bekerja dan peserta yang tidak bekerja (PBPU dan BP).

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Menteri Pengeluaran Nasional dan Keuangan Para Ahli, mengatakan bahwa salah satu dasar dari Peraturan Presiden 64/2020 adalah mengubah penerima bantuan untuk APBD. 2020 juga akan mengatur populasi terdaftar dari pemerintah daerah atau yang sampai sekarang dikenal sebagai PBI APBD. Sekarang, apa yang harus kita katakan adalah bahwa IBP sekarang sepenuhnya sesuai dengan DTKS (Data Kesejahteraan Sosial Komprehensif), “katanya dalam sebuah panggilan konferensi yang diadakan di Jakarta pada Kamis (14/5/2020).

Baca: Maskapai 2 Di gedung stasiun, ada insiden penumpukan penumpang, dan Komite V DPR meminta pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat – oleh karena itu, pada tahun 2020, populasi penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar oleh pemerintah daerah, kontribusinya mengikuti aturan yang berlaku untuk tingkat PBPU dan BP III .: Berkontribusi ke BPJS Kok Kok Naik Encore … Pengusaha telah mengakui, terutama masyarakat …. Dari tahun 2021, untuk penduduk yang memenuhi kemiskinan dan standar hidup yang tidak berdaya, partisipasi akan ditambahkan sebagai bagian dari peserta PBI .- “Pada saat yang sama, Mereka yang tidak memenuhi kriteria keanggotaan PBI akan menjadi peserta PBPU. Dan peserta BP menikmati manfaat layanan kamar perawatan dan biaya kategori III, “kata Kunta.