Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Jakarta COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah yang menandatangani perjanjian kerja.

Berkat Keputusan Presiden, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil kontrak kerja (PPPK) diatur. Besarnya gaji tergantung pada kelas dan senioritas. Sebagaimana tercantum dalam lampiran, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan presiden ini, “Tribunnews.com Jumat (2 Perpres yang dikutip dalam Pasal 2 ayat 2, 10 Oktober 2020). Baca: Gaji Perpres PPPK ada di Gaji guru pada saat pandemi Covid-19 ditentukan-dalam ayat 3 pasal yang sama, disebutkan bahwa gaji yang diterima merupakan gaji sebelum dipotong pajak penghasilan menurut peraturan pajak penghasilan.

Perpres tersebut juga mengatur bahwa PPPK berhak untuk mematuhi undang-undang Ketentuan kenaikan gaji rutin atau kenaikan gaji khusus .- “Ketentuan kenaikan gaji reguler atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang yang diberikan kepada negara. Pasal 3 ayat 3-Pegawai PPPK juga berhak atas tunjangan tenaga kerja. Dalam Pasal 4, PPPK berhak atas tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan lainnya. : Keputusan Presiden dikeluarkan, Jokowi menyetarakan gaji dan tunjangan PPPK pejabat publik- “Besaran tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tunjangan sipil. “, menunjuk Pasal 4, ayat 3.

Selain gaji, sumber gaji PPPK berbeda-beda menurut jabatan. Gaji dan tunjangan PPPK untuk instansi pusat berasal dari APBN, sedangkan PPPK untuk cabang daerah berasal dari APBD.