Reporter Tribunnews.com Eko Sutriyanto melaporkan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-PT Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandarika dan mengakselerasi Proses pembebasan lahan tersebut mengingat pemilik tanah tidak setuju dengan nilai pemilik tanah, saat ini di Pengadilan Negeri Praia, proses pembebasan tanah sudah memasuki tahap konsinyasi (setoran ganti rugi). hasil evaluasi.

Proses pengiriman ini sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012.

“Tahap pertama, ITDC mendaftarkan dan menyimpannya di PN Praya dan menitipkannya kepada 9 pemilik tanah pedalaman, demikian keterangan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, Minggu (4/10/2020). Zhong mengatakan: “Total luas tanah 16.992 meter persegi dan total modal sekitar Rp 16,9 miliar. Pada tanggal 11 September.

Rupiah Indonesia sebagai perusahaan publik Pengembangan Pariwisata (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan dan mengelola Nusa Dua Bali dan KEK Wisata Mandalika / Kawasan wisata The Mandalika, Lombok, NTB.

Baca: MOtoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika Resmi Masuk Kalender MotoGP 2021

Daerah kantong Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lahan tersebut belum pernah dibebaskan oleh ITDC atau LTDC sebelumnya, dan tidak tumpang tindih dengan HPL ITDC. — << Saat ini, telah memperoleh total area enclave seluas ± 9,51 hektar (31 plot). Dalam hal ini, ITDC Pemilik tanah pedalaman telah memberikan banyak rencana pembebasan tanah, termasuk kompensasi manfaat dan pertukaran peran, ”katanya.

Bacaan: Mandalika Prediksi Bakal Jadi Simbol Pariwisata di Lombok Tengah-Nilai Kompensasi Keuntungan dan Pertukaran Peran Sesuai Hasil Evaluasi yang Ditetapkan oleh Penilai Independen. Di daerah kantong, semua HPL ITDC memiliki regulasi yang jelas dan tidak ambigu, yang didasarkan pada hasil peninjauan tim komprehensif yang dibentuk oleh SK Gubernur NTB dan mendapat putusan hukum jangka panjang dari pengadilan.