Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kebijakan bantuan impulsif pemerintah bidang pendidikan jarak jauh (PJJ) bagi guru dan siswa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai positif. Menurut evaluasi, selama PJJ, pendampingan bisa mengurangi beban guru dan siswa untuk membeli pulsa atau kuota data. Panitia Kesepuluh Panitia DPR RI menyambut baik kebijakan ini dan meyakini akan berdampak positif bagi mahasiswa, “kata Agustinus dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Baca: Bagaimana Indosat Ooredoo dukung remote Rencana pendidikan

Ia mengingatkan bahwa dalam hal pemilihan operator, pemerintah harus memilih operator yang teruji dengan cakupan jaringan internet yang kuat dan stabil serta sistem yang baik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. – Oleh karena itu, pendidikan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kebudayaan harus bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun sistem dengan jangkauan yang baik, jangkauan luas, dan jaminan kualitas guna mendapatkan akses Internet terbaik.Jaringan terbesar adalah Telkomsel yang telah menggelar lebih dari 228.000 infrastruktur jaringan BTS , Mencakup lebih dari 95% wilayah Indonesia, sebagian besar BTS terhubung ke jaringan broadband utama berteknologi tinggi 4G LTE, 20.000 BTS dan 1.083 BTS. We O (Universal Service Obligation) menjangkau daerah perbatasan, paling terpencil dan tertinggal (3T) dan Batas Negara.

Ia mengingatkan jangan sampai dana APBN dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Oleh karena itu, jangan sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih operator telekomunikasi yang salah, agar tidak menimbulkan dorongan hati kepada guru atau siswa. Proses PJJ.

“Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa bantuan itu bermanfaat. Ia menegaskan tujuannya jelas dan bermanfaat, agar pemilihan jaringannya bisa diuji, cakupannya luas dan stabil, dan sistemnya tidak merugikan mahasiswa. – Agar operasional PJJ lebih stabil, ia menyarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung komputer, tablet, dan personal computer (PC) yang digunakan di sekolah untuk dijadikan alat PJJ.

Karena saat PJJ Panja melakukan pemantauan terhadap masyarakat, kendala lain yang ditemukan PJJ Panja adalah akses internet masih belum merata di semua wilayah. “Diperlukan kebijakan khusus karena ini latihan yang sedang berjalan.” Ia berharap bantuan yang diberikan bisa efektif dan efisien agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Meski terus berlanjut selama pandemi Covid-19, kapasitas dan pertumbuhan sumber daya manusia senior diperkirakan tidak akan berhenti akibat pandemi tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mencatat bahwa rekomendasi ini dibuat oleh PJJ Panja, termasuk produksi bahan PJJ.

Dalam usulan Panja disebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan PJJ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan orang tua / wali untuk membantu proses belajar keluarga, termasuk kemampuan orang tua / orang tua. Para wali siswa menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh.

Artikel ini telah dimuat online di KONTAN dengan judul: Masalah PJJ, DPR Ingatkan Kemendikbud agar Memilih Operator dengan Kualitas Internet Terbaik