Reporter Tribunnews.com Malvyandie melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mendukung rencana penghapusan lanjutan di Jawa, Madura, dan Bali (Jamaika) pada Januari 2021. Rencana ini sangat menguntungkan komitmen Presiden Jokovy terhadap Perjanjian Paris. -Selain itu, Mamit juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merevisi regulasi tentang distribusi bahan bakar minyak (BBM) premium. Apalagi terkait kewajiban memberikan premi asuransi kepada Jamali.

Baca juga: Pembatalan premi asuransi akan berpengaruh pada harga angkutan umum- “Regulasi terkait kewajiban alokasi premi asuransi dan” Tidak ada cara lain untuk melakukan hal tersebut. Kementerian ESDM harus segera merevisi regulasi agar Tidak ada lagi kewajiban membayar premi ke Jamali, dan Anda bisa mulai membayar premi ke Jamali. “Lanjut Mamit, ini memang sangat penting. Selain mendukung” Paris Agreement “, revisi aturan pembagian bonus juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap” Paris Agreement “. Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara Aturan regulasi- “Oleh karena itu, harus direvisi. Ia melanjutkan: “Jika kebijakan Indonesia melanggar komitmen Presiden terhadap Perjanjian Paris, maka akan menjadi fokus perhatian internasional.” Pemerintah memang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen ini tertuang dalam National Determined Contribution Document (CDN) yang merupakan kelanjutan dari Paris Agreement yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Saat memperkenalkan “First National Determined Contribution” (NDC), target penurunan emisi Indonesia pada tahun 2030 hanya 29% dari operasi konvensional (BAU), sedangkan proporsi bantuan internasional adalah 41% %. -Lihat juga: Komite VII DPR setuju untuk membatalkan bahan bakar lanjutan, namun perhatikan-NDC juga menyatakan bahwa fokus pengurangan emisi Indonesia ada pada lima industri yang akan membantu BAU 2030 menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu energi, industri, dan kehutanan. Mamit mengingat gas rumah kaca ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas udara di Jawa, Madura dan Bali. Memang saat ini kualitas udara memang buruk dan mengkhawatirkan. Mamit menjelaskan, sektor transportasi merupakan salah satu penyebab pencemaran udara.

“Buktinya, saat PSBB diterapkan kualitas udaranya jauh lebih baik.”

Karena itu, Mamit juga menilai positif, dan Proyek Langit Biru (PLB) saat ini sedang dilaksanakan Pertamina. Menurutnya, rencana tersebut harus dilanjutkan di daerah / kota lain, terutama di Jamali. Melalui rencana ini, Pertamina dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Efek pembakaran mesin lebih baik. Jarak tempuh semakin jauh dan lebih jauh. Mesin lebih terawat. Sehingga pencemaran yang ditimbulkan berkurang, ”jelas Mamit.