Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak badan (PPh) dari 25% menjadi 22% dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak tepat.

Demikian disampaikan ekonom Prakarsa Cut Nurul Aidha dalam keterangan resminya, Jumat (10 September 2020).

“Pemerintah tidak perlu menurunkan tarif pajak bagi perusahaan. Dikatakannya karena kita perlu mengerahkan dana pembangunan untuk memberikan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat, tren perpajakan nasional menurun dari tahun ke tahun. Kata Cut Nurul. Guna menggairahkan perekonomian nasional. – “Alasan ini tidak benar, karena yang terpenting dilakukan adalah meningkatkan penegakan praktik korupsi, dan meningkatkan kemudahan berusaha, perizinan, kontrak niaga, serta pelaporan dan pembayaran, jelasnya.

Baca: Simak UU Indahnya Penciptaan Lapangan Kerja bagi TKI: Hak Cuti Haid untuk Upah Minimum

Dengan begini, Cut Nurul yakin investor akan menanamkan modalnya di Indonesia

Selain itu, sistem perpajakan UU Cipta Kerja memiliki satu ekstrem. Pasal tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Luar Negeri (PPh) -Baca: Daftar pasal kontroversial dalam UU Cipta Karya yang menimbulkan kemarahan di kalangan buruh. Klausul ini paling memusuhi – Pasal 111 menyatakan jika Tidak ada pajak jika dividen yang diterima pemilik Indonesia dari luar negeri ditanamkan sebagai investasi di Indonesia.