Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-BPJS Ketenagakerjaan tidak secara langsung menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima program bantuan subsidi upah ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Ketenagakerjaan Agus Susanto, Presiden Direktur dan Direktur BPJS, dalam rapat kerja bersama dengan Panitia IX DPR RI, Rabu mengatakan:” Kami menyampaikan dokumen secara bertahap untuk diterapkan dengan prinsip kehati-hatian. Ruang rapat, Jakarta, Senayan, Rabu (26/8/2020).

Argus menjelaskan pekerjaan penyerahan data secara bertahap sudah selesai, sehingga memudahkan pihaknya melakukan pengecekan ulang data dan memudahkan evaluasi. Dia berkata: “Ini juga mempromosikan langkah berikutnya dari pemantauan, pemantauan atau evaluasi untuk membuat rencana itu praktis.

Baca: Panitia Kesembilan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan dan meminta penjelasan rencana subsidi upah pekerja .

Dia mengatakan jumlah pekerja yang seharusnya menerima subsidi adalah 15,7 juta.

Tapi untuk Sejauh ini, pihaknya baru berhasil mendapatkan data rekening pekerja 10,8 juta calon penerima manfaat.

Baca: Rp 600.000. Program bantuan akan diluncurkan besok dan akan langsung disalurkan ke rekening 2,5 juta pekerja setiap minggunya .– –Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan verifikasi berjenjang. Hal ini dilakukan agar ke depan seseorang hanya memiliki satu rekening transfer.

“Kami melakukan verifikasi multi level lainnya, yakni seseorang benar-benar hanya memiliki satu rekening. Rekening bank harus memiliki nama yang sama dengan rekening bank. Dia menyimpulkan: “Seorang pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah menyisir, kami mendapat 10,8 juta.”