JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Serikat buruh sibuk menolak pengesahan UU Peluang Kerja dalam “UU Kreasi Kesempatan Kerja” yang sedang disahkan.

Pemerintah dan parlemen sendiri bahkan tak keberatan dengan cepat menolak dan terus mengesahkan “UU Cipta Kerja” pada rapat paripurna DPR, Senin (5 10/2020).

Salah satu ketentuan utama yang juga menimbulkan kontroversi dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja Komprehensif adalah penghapusan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. — -Baca: Nilai UU Penciptaan Lapangan Kerja Partai Demokrat dan Fraksi PKK adalah membatasi partisipasi masyarakat. Dalam pasal ini, “UU Ketenagakerjaan” melindungi pekerja atau pekerja yang bekerja di perusahaan, sehingga bisa diangkat Bisa nanti diangkat menjadi karyawan tetap. Jangka waktu kerja maksimal 2 tahun yang diperpanjang kembali pada tahun kedua. Silakan baca: KSPI: Tangerang dan Bekasi Mogok Secara Nasional- “Kesepakatan kerja hanya bisa dicapai untuk pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu, tergantung jenis, sifat atau aktivitas pekerja di dalam rencana. “, harap mengacu pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara jelas mengatur jam kerja tertentu atau biasa disebut PKWT. — PKWT adalah perjanjian ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan, digunakan untuk menjalin hubungan kerja pada waktu tertentu atau jenis pekerjaan tertentu.

Perjanjian PKWT juga mengatur tentang kedudukan atau jabatan, upah atau upah pekerja, tunjangan dan fasilitas yang dinikmati oleh pekerja, dan hal-hal penting-hal lain yang menentukan hubungan kerja pribadi.

Perusahaan hanya boleh menandatangani paling lama 3 tahun Kontrak kerja tidak tetap. Perusahaan harus menunjuk pekerja atau pekerjaan jika mereka ingin mempekerjakan mereka setelah 3 tahun, mereka akan menjadi karyawan tetap.

Karena perusahaan hanya boleh melakukan PKWT, maka wajib mengangkat karyawan satu kali setelah masa kontrak dan perpanjangan kontrak tidak tetap. Karyawan (karyawan kontrak).