Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah memberikan insentif pembebasan royalti batu bara bagi peserta komersial yang fokus di hilir.

Ayat ini tertuang dalam Pasal 128A Undang-Undang Pembentukan (UU) “Klaster Kesempatan Kerja dan Sumber Daya Mineral”.

Insentif ini terlihat dalam banyak hal mengganggu perpajakan nasional

lihat juga: perang perdagangan yang sengit, China diduga mengancam untuk menghentikan impor batubara dari Australia

tetapi, Direktur Pengembangan Bisnis Batubara Departemen ESDM Administrasi Pertambangan dan Batubara Sujatmiko memastikan bahwa pemberian reward kepada pelaku hilir berupa royalti batu bara 0% tidak akan merugikan negara.

Menurutnya, hilir memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai dampak yaitu penciptaan lapangan kerja dan vitalitas perekonomian daerah. Gandakan, lalu ganti pajak nasional yang hilang dari royalti nol. Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Sujatmiko juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus pada produksi berbagai produk energi hilir. Salah satunya adalah batubara. Pemerintah juga menyiapkan insentif bukan pajak bagi pelaku usaha hilir berupa izin usaha dengan masa berlaku izin pertambangan.

“Artinya izin pertambangan tidak lagi dibatasi hingga 20 tahun,” ujarnya.