Reporter Tribunnews.com melaporkan bahwa Reynas Abdila

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Program Kerja Tunai Intensif (PKT) berlangsung hingga pertengahan Juni 2020 yang menyerap 144.163 tenaga kerja. .

Total anggaran yang dibayarkan adalah Rp 2,16 triliun, merupakan 17,9% dari total alokasi Rp 12,01 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan rencana PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat / warga lokal sebagai peserta pembangunan, terutama infrastruktur kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. /6/2020).

Baca: Andre Rosiade: Selain BUMN strategis, perusahaan padat karya juga harus menjadi langkah stimulus-selain meningkatkan, tetapi juga Seharusnya mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mengalokasikan dana ke desa / daerah terpencil. Kata Menteri Basuki. “Untuk mencegah penyebaran Covid-19, mohon hadir dalam rapat.”

Pada tahun 2020, Departemen UPPR mengalokasikan 11,44 miliar rupiah dalam anggaran rutin program PKT kepada 613.513 target penerima. Upaya Komisi Anti Persaingan Uni Eropa untuk mempelajari praktik bisnis Apple Pay dan App Store – juga ada anggaran sebesar Rp 654,4 miliar untuk proyek infrastruktur, yang awalnya merupakan kegiatan rutin padat karya dan menargetkan 80.888 penerima manfaat. -Baca: Tips beli mobil bekas, agar tidak tertipu, dan tidak menyesali kesalahan seleksi-Rencana PKT Ditjen Cipta Karya harus mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar 106 miliar rupiah, dengan tambahan target penerima manfaat hingga 350 orang

Baca: Meski dengan aturan pemblokiran IMEI, smartphone pasar gelap masih bisa digunakan kembali. Itu sebabnya

anggaran program padat karya terutama digunakan untuk memperbaiki program percepatan “ Air Irigasi (P3TGAI)) , Pemeliharaan harian jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi daerah (PISEW), pengelolaan perkotaan tanpa permukiman kumuh (KOTAKU), air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas), dll.