Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Produk Tembakau (IHT) merupakan salah satu departemen strategis nasional yang terus memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. -Salah satu kontribusi industri berasal dari pajak cukai dan pajak produk rokok, yang menyetor jutaan crore rupee di negara bagian setiap tahun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan negara dari pajak bea dan konsumsi meningkat 16,17%. Bentuk Produk Tembakau dan Barang Bekas Ilegal- Berdasarkan Perpres No. 54/2020, hingga akhir April 2020, angkanya mencapai 57,66 miliar rupiah atau merupakan 24,65% dari APBN. 66 triliun dolar AS. Omset meningkat 16,17%. Menurut Perpres No. 54/2020, jumlah tersebut mencapai 24,65% dari target APBN. Menurut laporan di situs sekretariat, pekan lalu, kenaikan penerimaan pajak konsumsi disebabkan oleh kenaikan pendapatan pajak konsumsi dari produk tembakau sebesar 25,08%. Namun, pemerintah tetap secara sepihak menyikapi keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Baca: Perusahaan Internasional Pakai Tembakau untuk Uji Vaksin Covid-19

Pasalnya, banyak regulasi yang berubah mulai dari kenaikan cukai tahun 2019, kenaikan tajam cukai dan HJE hingga PMK 152/2019, rencana Peraturan Pemerintah (PP) hasil revisi tidak sesuai dengan ketentuan PP 109, pemerintah daerah melarang pemajangan bungkus rokok, dan masih banyak peraturan lainnya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Tembakau, Makanan dan Minuman Indonesia-Seluruh Serikat Pekerja Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudatto mengatakan, kenaikan cukai dan harga eceran (HJE) merupakan rencana tahunan dan “ dicekik ” THI. Peraturan ini berdampak pada penurunan produksi khususnya produksi industri sigaret kretek tangan (SKT), dan berdampak pada efisiensi kerja.

Dengan mengutip data FSP RTMM-SPSI, 63.000 pekerja rokok terpaksa kehilangan pekerjaannya dalam 10 tahun terakhir. Jumlah industri juga mengalami penurunan dari 4.700 perusahaan menjadi sekitar 700 pada tahun 2019. Sudarto mencontohkan, penyesuaian pajak konsumsi dan tarif HJE sesuai target pendapatan dalam APBN / APBN membuat industri sulit merencanakan produksi dan menentukan harga jual produk. Sudarto mengatakan di Jakarta, Jumat (29 Mei 2020): “Kami selalu mendorong pertumbuhan yang moderat, dan berusaha untuk menentukan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin.” Sudarto juga mengkritik pemerintah karena merevisi perlindungan zat. Rencana Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Materi. Produk kesehatan adiktif berupa Produk Tembakau, dan Peraturan Daerah Kawasan Bebas Rokok (KTR) di luar ketentuan tersebut di atas yaitu PP109. Menurutnya, regulasi yang semakin berlebihan membuat IHT tidak normal. Lihat regulasi PP 109/2012.

Meskipun hasil pemungutan cukai dan pajak atas produk rokok telah memberikan kontribusi yang besar bagi daerah dan negara.

“FSP RTMM-SPSI berharap dirinya memohon agar pemerintah juga memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama kehidupan layak pekerja. Ketua Dewan Nasional Pimpinan AS, Indonesia, dan Produsen Tembakau Indonesia Agustus Apa Agus Parmuji khawatir wabah virus korona akan membunuh industri rokok rumah tangga, yang juga akan mengurangi penggunaan produk tembakau. “Produk tembakau harus diperhatikan karena melibatkan 3 juta perokok, membuat sekitar 245.371.000 hektar lahan tembakau. Punya nyawa, “kata dia. Argus mengingatkan, untuk melindungi nasib produsen tembakau tersebut, keberadaan dan perlindungan produk tembakau nasional harus diperhatikan.