Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sepakat untuk “meningkatkan pendapatan lalu lintas non tol -Presiden BPJT Danang Parikesit mencontohkan, pendapatan yang belum dibayar atau bukan lalu lintas masih menyumbang 5-9% dari total pendapatan penyelenggara jalan tol. Tol.

“Oleh karena itu, karena berbagai insentif dan peraturan menteri PUPR, ada Perlu untuk meningkatkannya sebesar 15%. Soal right of way (tol dalam kontrak konsesi “,” “kata Danang dalam rapat koordinasi BPJT dan ATI yang digelar 10-11 September 2020.

Dia menjelaskan, hal itu harus dilakukan karena pembangunan Jalan tol pada tahun 2024 membutuhkan total investasi 375 triliun dirham dan modal perolehan 10 miliar rupiah.Tujuannya untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menyelesaikan investasi, pembangunan dan pengoperasian 2.500 kilometer pada tahun 2025. -Lalu Alihkan transaksi tunai ke non tunai pada 2023.-Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Lucht Binsar Pandjaitan menyatakan sakarifikasi yang membutuhkan aturan sederhana dinilai tidak perlu.

Lucht mengatakan terkait biaya Jika tidak ada kemajuan selama lebih dari enam bulan, harus segera dicabut. Penanggung jawab investasi LMAN dan manajer umum pengadaan tanah BPJT Bina Marga. Luaht menjelaskan, koordinator Dareah adalah Pengadilan Negeri, PPK Tanah, dan Kejaksaan. TNI dan Polri.