JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Anggota Panitia Kesebelas DPR RI Kamrussamad menyarankan agar pemerintah membantu PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) karena merupakan bank terbesar kedua yang menetapkan jalur kredit bagi UMKM. Kamrussamad menjelaskan, meski sudah mewabah Corona atau Covid-19, kondisi UMKM saat ini semakin memburuk. Ia mengatakan pada Rabu (17/6/2020): “Keadaan justru sebaliknya. KMT bisa menyesuaikan tentara Rusia sesuai keinginannya sendiri.” Gagal, tapi OJK masih punya peluang.

“Berdasarkan hasil video conference pada 6 Juni 2020, KMT gagal untuk kedua kalinya, namun OJK tetap toleran,” kata Kamrussamad. Berdasarkan surat dari OJK pada tanggal 3 Juni 2020, KMT gagal untuk ketiga kalinya, namun OJK tetap memegang kendali. Dia menambahkan, OJK dalam suratnya kepada Kuomintang pada 10 Juni 2020 menyatakan telah gagal memenuhi janjinya dan masuk daftar hitam perbankan domestik Indonesia. Di OJK

“Dikeluarkan oleh siaran pers OJK pada sore hari tanggal 11 Juni 2020. Hal itu menunjukkan adanya permasalahan serius terkait inkonsistensi OJK yang akan berdampak pada kredibilitas OJK, dan katanya hal tersebut dapat merusak Reputasi perbankan nasional. Tindakan pengendalian Bukopin-ia mengaku khawatir upaya menyusahkan likuiditas Bukopin biasanya diabaikan sehingga Kuomintang bisa masuk dengan biaya yang lebih rendah. Seharusnya menjadi penggerak ekonomi massa, khususnya koperasi dan usaha kecil. Jika mayoritas saham Bukopin dikuasai asing, bagaimana nasibnya? Sesuai komitmen awal, 2020.

OJK, relasi dan logistik Wakil Komisioner Kementerian Anto Prabowo mengatakan, setelah OJK menyetujui prinsip Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali, saat ini sedang menyelesaikan prosedur hukum dan administrasi bank Bukopin.