Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR-RI Rachmat Gobel mengimbau pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi secara substansial berbagai kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi Covid -19. Yang paling terpengaruh.

Upaya penyelamatan UMKM sangat mendesak dilakukan, karena kelompok usaha ini merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dan penyumbang PDB terbesar, sehingga struktur perekonomian berada dalam keadaan kritis dan rapuh.

“Pemulihan usaha kecil dan menengah sangat penting bagi keamanan perekonomian nasional, terutama pengentasan kemiskinan yang semakin meningkat. Masyarakat khawatir kemiskinan seperti ini akan menjadi ekstrim. Menurut data tersebut, Rachmat Gobel dan mengatakan dalam siaran persnya, Senin Mengatakan (6/5) bahwa sebagian besar angkatan kerja di Indonesia ada di sektor ini, dan kontribusinya terhadap PDB juga sangat penting.

Baca: Pemerintah mendorong inovasi dan kreativitas melalui penerapan digitalisasi di bidang UMKM

Baca: Dukung UMKM, TIKI Luncurkan Serlok dengan Fleksibilitas Pembayaran H + 2

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang masuk ke sektor UMKM tumbuh pesat, sehingga mampu menyerap sekitar 97% angkatan kerja. Jumlah pelaku usaha pada kelompok ini adalah 52,8 juta, meningkat menjadi 59,3 juta pada tahun 2015 dan 64,2 juta pada tahun 2018, dan diklasifikasikan sebagai badan usaha formal dan informal.Produk Domestik Bruto (PDB) UKM Formasinya pun mencapai 61,07% .- Kontribusi investasi juga sangat tinggi yaitu mencapai sekitar 60,42%, sedangkan kontribusi ekspor sekitar 14,37%.

Namun menurut survei International Labour Organization (ILO) Sejak pandemi Covid-19, sekitar 70% UMKM terpaksa “menghentikan aktivitas produksi”. Karena pengurangan pesanan selama pandemi korona, penghentian produksi telah menyebabkan masalah arus kas yang serius.

Data menunjukkan Penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk bertindak cepat dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi bagi UMKM. Pemerintah, khususnya instansi terkait, harus lebih mengkoordinasikan pemberian dana stimulus untuk membantu usaha kecil, menengah dan mikro. — – “Hilangkan keegoisan di antara berbagai kementerian, lembaga, lembaga penegak hukum dan lembaga regulator, sehingga tidak ada wakil ketua Nasdim yang mengatakan:” Ada celah dalam regulasi administrasi alokasi anggaran. “