Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah tentang reformasi sistem keuangan untuk menggantikan undang-undang (Perppu).

Perppu tersebut nantinya akan menjadi amandemen atas UU No. 23 tahun 1999 Indonesia. Perppu mengatur pembentukan dewan mata uang untuk memutuskan kebijakan moneter yang akan diambil – kata Josua Pardede, wakil presiden dan ekonom PT Bank Permata Tbk, bahwa ada kebutuhan mendesak untuk membentuk dewan mata uang. Seperti yang saat ini dilakukan, koordinasi antara pemerintah dan BI dapat diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Baca: Asosiasi Emiten mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan

“kata Joseph kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020). Demi menjaga stabilitas, IB harus dijaga. Jaga stabilitas. “Perkuat koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal di forum KSSK tanpa membentuk dewan mata uang.” Tidak perlu. Alasan pertama adalah untuk menjaga independensi International Baccalaureate Organization, yang artinya kebijakan moneter Hal ini mutlak berada di tangan International Baccalaureate Organization, tanpa campur tangan pemerintah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. BI merupakan lembaga nasional independen yang tidak tunduk pada intervensi pemerintah untuk mencapai tujuannya, yaitu menjaga kestabilan nilai rupee.

Josua meyakini bahwa jika otorisasi BI tidak sama dengan sebelumnya, dan jika diperluas untuk mendorong pertumbuhan, mungkin terdapat beberapa risiko. Josua mengatakan: “Selanjutnya, hiperinflasi meningkatkan independensi BI. “Tidak hanya itu, penurunan independensi BI sebagai bank sentral dapat memberikan sinyal yang kurang positif di pasar keuangan.