Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) (Alamsyah Saragih) menilai, banyak terjadi kegagalan administrasi sekaligus menjabat sebagai Komisaris BUMN. kemungkinan. -Ini karena konflik hukum dan peraturan yang disebabkan oleh pembatasan yang tidak ketat, yang mengarah pada interpretasi yang berbeda dan pelanggaran hukum dan peraturan.

“Alamsyah menjelaskan pada konferensi pers virtual pada hari Selasa:” Pada saat yang sama, posisinya telah menggandakan pendapatan, dan standar pembebanan telah muncul. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip perbedaan upah menjadi tidak bertanggung jawab dan menimbulkan ketidakadilan. (8/2020) Mediator juga memperkenalkan tata cara rekrutmen Badan Usaha Milik Negara, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Komisioner BUMN dan Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Komisi. — Baca: Ketua Ombudsman Surati meminta klarifikasi mengenai posisi komisaris BUMN- “Kami akan terus melakukan peninjauan administrasi proses rekrutmen komisaris sesuai dengan peraturan Kementerian BUMN,” kata Alamsa.Kepentingan pilihan tersebut adalah mengevaluasi kemungkinan dampaknya terhadap BUMN. Persyaratan substantif akuntabilitas kinerja komisaris membutuhkan kemungkinan ketidakadilan dalam prosesnya. -Ombudsman RI merekomendasikan agar Presiden segera menerbitkan peraturan presiden untuk memperjelas ruang lingkup dan standar. Menunjuk pejabat struktural dan fungsional yang aktif sebagai komisaris BUMN. -Inspeksi Pejabat tersebut juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Menteri BUMN agar menyempurnakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang setidaknya menetapkan kriteria penetapan calon komisaris.

Alamsyah mengatakan Ombudsman RI akan memantau perkembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terapkan tambang.