Laporan reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-BPJS Kesehatan masih akan menghadapi kekurangan dana sekitar Rp 185 miliar hingga akhir tahun ini.

Faktanya, BPJS Kesehatan telah menaikkan biaya peserta mandiri.

Bacaan: Dirut Garuda: Berhenti Terbang dan Kegiatan Ekonomi Stagnan

“Sampai Akhir Tahun Diprediksi Akan Lebih Baik, Tapi Defisit Tetap Rp 185 Miliar,” Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (Fachmi Idris) mengatakan saat rapat dengan Komite IX DPR DKI Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Fachmi Idris mengatakan masih defisit fiskal, dan sangat penting bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta masih lebih rendah dari jumlah aktuaria. Rp286.085 Kelas II, dengan nilai bulanan Rp 184.617 dan Rp 137.221 Kelas II.

Pada pertemuan yang sama, dalam pengantar Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sumbangan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria. Muhajdir mengatakan: “Jika ingin jaminan kesehatan aman dan kompatibel, ikuti cara perhitungan ini.” Muhajdir mengatakan, pembayaran aktuaria saat ini menjadi tanggungan pemerintah. Tentu saja, karena kendala keuangan, pemerintah tidak bisa bertahan selamanya. — “Tentu saja kemampuan finansial yang ada tidak bisa terus menanggung beban itu. Bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab,” kata Muhadjir.

Kita tahu bahwa pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan iuran BPJSSanté. Peserta mandiri Tipe I naik menjadi Rp.150.000.

Kelas II meningkat menjadi Rp.1.000, dan Kelas III juga meningkat dari Rp. 25.500 sampai Rp. 42.000.

Baca: Provinsi Jawa Timur Sumbang Kasus Covid-19 Paling Menguntungkan Per 11 Juni Peredaran Ada di Indonesia

Namun, Pemerintah Berikan Subsidi Rp 16.500 untuk Kategori III, Jadi Pembayarannya Biayanya masih Rp 25.500. — Namun, pada tahun 2021 mendatang, subsidi pemerintah akan berkurang menjadi Rp. 7000, jadi peserta harus membayar Rp35.000.