Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Safri Burhanuddin, Deputi Koordinator Sumber Daya Maritim Kementerian Kelautan dan Koordinasi Penanaman Modal, mengungkapkan perlunya dukungan untuk mendorong pengawasan pemerintah provinsi terhadap pembangunan industri. -Misalnya di Yantian Industrial yang bermunculan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diperlukan deregulasi untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional. Ruang yang tersedia di NTT cukup luas (lahan saline-alkali bisa dibuka), terutama di Timor dan Flores. Namun, tentunya perlu dukungan untuk menggalakkan pengawasan dari Pemprov NTT untuk percepatan investasi industri garam di daerah, kata Safari dalam siaran persnya, Senin (22/6/2020). Tahun 1962, Tiongkok Tak Pernah Akui Berapa Banyak Tentara yang Menjadi Korban-baca: Chelsea Biarkan Timo Werner (Timo Werner) Jadi Umpan Agar Kai Havertz Baca: Cara Mendapatkannya Untuk info PLN gratis tentang token listrik, silahkan kunjungi Login di www.pln.co.id atau WhatsApp di 08122 123 123

Dia mengatakan pihaknya sudah mengkonfrontasi Pemprov NTT terkait investor. Kesulitan membangun komunikasi yang mendalam. Bulan lalu, dia hampir setiap minggu mengatakan: “Kata Safri. -Menurutnya, tiga perusahaan sudah mendapat kontrak dari Pemprov NTT, dan tiga di antaranya bekerja sama untuk industri Yantian. Lanjut Safri. Posisi pemerintah pusat adalah menghubungkan Pemprov dengan investor yang memiliki kendala teknis.

Ia mengatakan: “Seperti kemudahan pengawasan, teknologi pembuatan garam dan dukungan infrastruktur. “Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sesuai target produksi garam nasional pada tahun 2019 sebesar 3,5 juta ton. Pemerintah.

Namun seiring dengan semakin banyaknya industri yang meningkat maka kebutuhan garam dalam negeri juga semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat Sulit untuk memenuhi permintaan. Domba jantan masih menggunakan metode penguapan.

Produksi tergantung pada penggunaan sinar matahari untuk penguapan sejak zaman Hindia Belanda.