Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemerintah memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang berada di bawah UU Cipta Kerja atau yang pernah mengalami pemecatan. — Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziah (Ida Fauziah) mengatakan pemerintah telah menetapkan ketentuan rencana asuransi pengangguran, yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi.

Selain uang pesangon yang dibayarkan oleh pemberi kerja, pekerja juga mendapat manfaat dari sertifikat pengangguran, yang tidak diketahui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “, katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020). Ida merinci asuransi pengangguran dalam bentuk uang tunai, pelatihan kejuruan, dan pelatihan kejuruan.

Baca: Jangan Distorsi Ya, pekerja setelah masa kontrak habis bisa membayar sesuai dengan UU Penciptaan Pekerjaan

“Ini Itu yang tidak bisa kita lihat dan tidak diawasi. Dia bilang: “Sesuai UU No. 13 tahun 2003. Kalau diberhentikan, dia butuh uang darah (uang jajan) atau pesangon.”: Mahasiswa kampus khawatir karena UU Cipta Kerja Korupsi akan merajalela dan merajalela – yang lebih penting, ketika seseorang mengalami PHK dan membutuhkan keterampilan baru atau kemampuan baru, kualifikasi, pengembangan keterampilan dan fasilitas rekualifikasi akan disediakan. -Lalu, ketika orang tersebut mengalami PHK, mereka harus berhak atas pengaturan pasar kerja yang dikelola pemerintah.

Baca: Nilai Guru Besar Hukum UGM dalam Penciptaan Lapangan Kerja Akan Menjadi Macan Kertas

“Ida menyimpulkan, dalam kasus PHK, kebutuhannya akan memudahkan mencari pekerjaan baru. Semua hal baru ini Semua menyediakan sistem perlindungan pengangguran dalam kerangka melindungi pekerja.