JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Serikat pekerja sibuk menolak pengesahan UU Kesempatan Kerja dalam “UU Kreasi Kesempatan Kerja” yang sedang disahkan.

Pemerintah dan parlemen sendiri bahkan tak keberatan dengan cepat menolak dan terus mengesahkan “UU Cipta Kerja” pada rapat paripurna DPR, Senin (5 10/2020).

Salah satu ketentuan kunci yang juga menimbulkan kontroversi dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja Komprehensif adalah penghapusan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. -Baca: Nilai UU Penciptaan Lapangan Kerja bagi Partai Demokrat dan Fraksi PKK adalah membatasi partisipasi masyarakat. Dalam pasal ini, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja yang bekerja di perusahaan agar bisa diangkat setelah dilantik. Karyawan tetap. Jangka waktu kerja maksimal 2 tahun dan akan diperpanjang satu kali pada tahun berikutnya. Silakan baca: KSPI: Tangerang dan Bekasi Mogok Nasional- “Kesepakatan kerja hanya bisa dicapai untuk pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu, tergantung jenis, sifat atau aktivitas pekerja yang ada di rencana. “, kita lihat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara jelas mengatur jam kerja tertentu atau biasa disebut PKWT. — PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan yang bertujuan untuk menjalin hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu atau jenis pekerjaan tertentu.

Perjanjian PKWT juga mengatur tentang kedudukan atau kedudukan, upah atau upah pekerja, tunjangan dan fasilitas yang dinikmati pekerja, dan hal-hal penting-lain yang mengatur hubungan perburuhan pribadi.

Perusahaan tidak dapat menandatangani kontrak kerja tidak terbatas dan tidak terbatas, dan jangka waktu maksimum kontrak tidak boleh melebihi 3 tahun. Setelah itu, jika perusahaan ingin mempekerjakan mereka setelah 3 tahun, harus menunjuk pekerja atau karyawan tetap.

Kewajiban penunjukan setelah masa kontrak dan perpanjangan kontrak tidak tetap adalah wajib, karena perusahaan hanya memperbolehkan satu orang untuk melakukan PKWT satu kali. Karyawan (karyawan kontrak).