Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani keputusan bersama (SK) tentang koordinasi internal dan penyediaan informasi. Kerangka subsidi suku bunga. — Pertama, OJK memberikan informasi debitur UMKM di bank, perusahaan pembiayaan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang memenuhi standar yang ditetapkan. — Kedua, informasi mengenai debitur UMKM di bank dan lembaga keuangan. Perusahaan keuangan adalah data yang terdapat dalam sistem informasi keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK.

Baca: Faisal Basri Kritik Rencana PEN: Jangka Pendek dan Banyaknya Aliran Utang Nasional ke BUMN

“PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) Informasi Kedua Perusahaan, Kementerian Keuangan dan OJK Pernyataan tersebut mengatakan pada Kamis (11 Juni 2020): “Eksekutif telah mengeluarkan pernyataan tentang keakuratan data dan informasi yang disampaikan. “Tiru perempuan-Ketiga, Kementerian Keuangan akan menggunakan informasi OJK sebagai dasar penerbitan subsidi bunga.

Sesuai rencana PEN, tata cara pelaksanaan mekanisme investasi dana masyarakat bank peserta dan mekanisme pembayaran subsidi bunga pinjaman UMKM akan diatur. Diatur lebih lanjut sesuai dengan PMK 64 dan PMK 65 / PMK 05/2020 Peraturan Menteri Keuangan

Baca: Erick Thohir menunjuk pejabat BIN menjadi Komisi Komisioner Antam

Semua operasional yang berada di bawah Keputusan Bersama bersifat rahasia, Hanya dapat digunakan untuk mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Panitia Penyelenggara Olimpiade.

Selain itu, mengoptimalkan informasi Panitia Penyelenggara Olimpiade dalam menggalang dana dan menyediakan dana untuk memberikan subsidi suku bunga merupakan bagian dari implementasi rencana PEN.

Baca : Beli Xpander pada bulan Juni, ada program pendanaan 2 tahun tanpa suku bunga – Kementerian Keuangan dan OJK bertanggung jawab atas privasi, penggunaan, dan keamanan informasi yang diperoleh selama proses implementasi. Common law ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- — Selain itu, sejak penandatanganan SKB tersebut, Kementerian Keuangan dan pemerintah bersama Jepang telah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan SKB tersebut dan mengadakan rapat koordinasi minimal setahun sekali .

Siaran pers menyimpulkan: “Monitoring Dan hasil evaluasi dapat membantu meningkatkan konten yang terkait dengan peraturan atau kebijakan masing-masing lembaga. ”