TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Pupuk Indonesia (Persero) Indonesia sedang mempersiapkan stok pupuk nonsubsidi dari baris pertama hingga baris keempat untuk memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat pertanian. Hingga 12 Agustus 2020 Pupuk Indonesia sebanyak 775.704 ton, yang terdiri dari Urea 561.235 ton, NPK 211.055 ton, SP-36 408 ton, ZA 2843 ton, dan organik 163 ton.

Lima anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja, semuanya terisi dengan pupuk. Wijaya Laksana, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan selain penyaluran pupuk bersubsidi (e-RDKK), perseroan telah menjaga seluruh wilayah selain penyaluran yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan persyaratan final rencana e-group tersebut. “Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami telah menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di daerah. Sehingga dapat menggantikan kebutuhan petani yang tidak bersubsidi.” Wijaya mengatakan: “Bersamaan dengan itu, Daftar penerima subsidi juga disertakan. “-Pada saat yang sama, Perusahaan Pupu Indonesia juga terus menjaga kestabilan penyaluran pupuk bersubsidi. Per 9 Agustus 2020, catatan perusahaan menunjukkan sesuai peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 sudah mengalokasikan nyak 5.633.213 ton atau setara dengan 71% dari total penyaluran 7.949.303 ton pada tahun 2020. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan aturan “peruntukan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. “—Produsen pupuk akan selalu mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait pendistribusian“ pupuk bersubsidi ”. —Misalnya, Menteri Perdagangan No. 15 / M-DAG / PER / 4/2013, yang menyangkut pembelian di sektor pertanian Dan penyaluran pupuk bersubsidi pertanian.Tingkat nasional dimulai dari baris pertama baris keempat.

Dan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Harga Eceran Maksimum Telur Pupuk Bersubsidi digabung dengan tanggal 10 tahun 2020 Tidak. Menteri Pertanian memberikan layanan untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2020. (*)