Melchias Markus Mekeng, Anggota Pansus DPR Jakarta TRIBUNNEWS.COM-XI, menyatakan bahwa keluarnya pemerintah atas rencana pemerintah untuk menggantikan peraturan perundang-undangan (Perpu) Reformasi Stabilitas Sistem Keuangan tidak menghilangkan status independen Bank Indonesia (BI) dan pengelola jasa keuangan. Biro (OJK).

Perpu bertujuan untuk memastikan keselarasan, konsistensi dan saling dukung antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan BI dan OJK.

“Fokus penerbitan Perpu adalah BI atau OJK independen dalam pengambilan keputusan, tetapi selalu mengacu pada kebijakan ekonomi nasional,” kata Macon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ia menjelaskan, sebagai lembaga nasional Republik Indonesia (NKRI), BI dan OJK juga harus mendengarkan visi pemerintah dalam memulihkan dan meningkatkan perekonomian. Negara-negara tersebut. Karena krisis Covid 19 yang sedang berlangsung, krisis Onomian terjadi.

Jangan sampai pemerintah mengambil keputusan dan merumuskan berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian, namun akan terhalang oleh ketentuan BI atau OJK. Akibatnya, meski belum tercapai, pemulihan ekonomi berjalan lambat.

“Sesuai dengan visi pemerintah untuk pemulihan dan perbaikan ekonomi, BI dan OJK harus konsisten dan konsisten. Business intelligence tidak hanya menyangkut nilai mata uang dan inflasi, tetapi juga harus menjadi alat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari aspek finansial, tetapi business intelligence juga harus dapat berperan dalam fungsi moneternya, ”jelas McCann. -Menurut mantan ketua fraksi partai Gorka. Ketentuan dalam Perpu tidak berarti bahwa kebijakan BI atau OJK dapat diganggu oleh pemerintah, BI dan OJK tetap independen dalam bekerja dan mengambil keputusan.

Namun, dalam merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan, kedua lembaga ini harus memahami objektivitas pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional.

Kedua institusi harus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional.