Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Undang-undang penciptaan lapangan kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 dinilai melemahkan hak-hak sebagian pekerja.

Andriko Otang, direktur Pusat Hak Serikat Pekerja, mengatakan bahwa undang-undang tersebut membatasi hak-hak dasar pekerja dalam hal penciptaan lapangan kerja, termasuk keamanan kerja, upah, pesangon, dan diskriminasi di tempat kerja.

“Dalam UU No. 13/2003, pemerintah masih berpegang pada standar” “. Kami hanya memiliki sedikit keluhan tentang undang-undang. Misalnya, berapa orang yang bisa 32 kali pesangon, hanya 7%.” Andri Kata Ke dalam webinar yang diadakan di Jakarta, Senin (12 Desember 2020). Andrico mengatakan, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum, bukan menurunkan standar. -Baca: Daftar artikel kontroversial dalam “Job Creation Act” yang memancing kemarahan buruh. Artikel ini musuh terbesar- “Hingga saat ini serikat pekerja telah memenuhi persyaratan penegakan hukum, dan masih lemah dibandingkan menghormati hukum Menjelaskan: ‚ÄúLebih lanjut, Andriko, dosen hukum ketenagakerjaan di Andka Atmajaya, menyatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja akan membatasi partisipasi pekerja dalam kampanye keanggotaan serikat. -Baca: Pakar Hukum UGM Tolak Undang-Undang Ketenagakerjaan: Selain Kontrol Yudisial, Tekanan Harus Diberikan kepada Publik- “Sistem PKWT Tanpa Batas akan berdampak sosial dan membuat mereka takut berserikat. Apa dampaknya? Katanya, bernegosiasi dengan perusahaan Dan pekerja yang membangun posisi tawar akan relatif lemah.