Laporan wartawan Tribunnews Taufik Ismail

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Direktur Eksekutif Human Institute (HSI) Rasminto meyakini bahwa di bawah undang-undang kerja, pembuatan pengalihan izin usaha dari daerah ke pusat tidak cukup untuk mengurangi Birokrasi investasi jangka panjang. -Dia mengatakan, masalah investasi di Indonesia bukan hanya karena panjangnya birokrasi, tapi juga karena masih banyaknya pajak ilegal (pungli).

“Katanya:” Kalau saja pengelolaan izin dialihkan dari daerah ke pusat, pemerasan masih bisa terjadi. Artinya pemain hanya bisa ditransfer. Apa yang dulu dilakukan oleh pengelola wilayah sekarang ada di tengah. “Jumat (9/9 10/2020). Menurut dia, pungli masih lazim dalam birokrasi perizinan saat ini. Misalnya, pungutan liar untuk sertifikasi tanah yang ilegal. Menurutnya, praktik tersebut menghalangi investasi. Siapa yang masuk ke Indonesia, katanya: “Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. “

” Ini mungkin karena kurangnya transparansi publik. Pembahasan RUU atau diseminasi RUU oleh kelompok politik tertentu agar situasi sosial semakin kacau.

Hal ini menunjukkan kompleksitas dan obesitas regulasi Indonesia, belum lagi tumpang tindih, begitu pula Indonesia Kemudahan berbisnis lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Diperlukan undang-undang untuk menjamin kenyamanan, otorisasi dan perlindungan usaha kecil dan menengah (UMKM), seperti pendirian perseroan terbatas pengurus (PT). UMKM dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak perlu membuat kontrak Ia mengatakan yang perlu dilakukan hanyalah mengumumkan deklarasi penciptaan usaha yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.