Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berencana untuk menunjuk bank-bank milik negara milik Himbara (Asosiasi Bank-bank BUMN) sebagai penyangga likuiditas bagi bank-bank bermasalah.

Namun, rencana itu dianggap sangat penting. Sesuai dengan instruksi dari Administrasi Layanan Keuangan (OJK), sebagai bagian dari reorganisasi kebijakan pinjaman bank, bank umum ditutup. Ekonom Aviliani, seorang ekonom di Institute for Development Economics and Finance (Indef), mengatakan ia tidak setuju dengan bank-bank milik negara sebagai penyangga likuiditas bagi bank-bank dengan gangguan likuiditas.

Baca: Klaim BI menyuntikkan 503,8 triliun rupee tunai untuk pandemi Corona

Menurutnya, kebijakan itu akan memengaruhi tindakan bank publik karena khawatir pemegang saham minoritas akan memiliki pandangan negatif terhadap bank. politik.

Baca: BGR Logistik akan mendistribusikan peralatan medis untuk memenuhi kebutuhan Covid-19 pasien di Rumah Sakit BUMN

“Juga harus hati-hati, karena bank umum Himbara ao. Jadi ada beberapa pemegang saham, yang juga berbahaya. Mereka pikir , “Ya, ini bank yang harus mencari untung, tetapi mengelola bank lain. Mereka juga harus berpikir bahwa restrukturisasi manajemen sudah luar biasa dan rumit, dan sebenarnya dilakukan dari bank lain, “kata Aviriani,” Senin (11 Mei, 2020). Selain itu, penunjukan Aviliani sebagai Bank Himbara sebagai bank penyangga likuiditas tidak diragukan lagi akan menyebabkan konflik kepentingan antara bank penyangga likuiditas dan penerima manfaat likuiditas.

Sebagai bank penyangga likuiditas, Bank Himbara harus dapat menilai dan membantu likuiditas bank yang mengalami kesulitan. -Bahkan, dalam kasus ini, OJK memiliki hak untuk menilai apakah bank kemungkinan akan mendapatkan pinjaman likuid.

Aviliani juga mengharuskan KSSK untuk dapat memeriksa bank Himbara yang relevan. -Dia menyarankan agar lebih baik menggunakan lembaga keuangan lain selain Himalayan Bank sebagai penyangga likuiditas, seperti PT Asset Management Company (PTPPA), yang merupakan Badan Pembenahan Bank Nasional (BPPN) BUMN yang mengelola aset, aset kredit, Persediaan dan aset.