JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-DPR dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memasukkan cluster pekerjaan dalam RUU penciptaan lapangan kerja.

Semua fraksi Partai Demokrat telah dengan susah payah melobi dan setuju untuk mempertimbangkan kontribusi pekerja.

Namun, pekerja yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja tetap menolak isi RUU penciptaan lapangan kerja. Mereka mengancam akan melakukan pemogokan nasional dari 6 hingga 8 Oktober 2020, untuk memprotes isi gugus serikat dalam RUU kontroversial ini.

Anggota DPR Baleg Firman Soebagyo mengatakan saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9/2020), akar permasalahannya adalah pesangon. “-Semua fraksi setuju pesangon 32 kali gaji. Perusahaan menanggung 23 kali pesangon dan 9 kali lipat beban pemerintah melalui BPJS,” kata dia. Baca: Buruh Bersiap Mogok Kerja di Seluruh Tanah Air Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja Ini Jawaban Karting – Upah Minimum Regional Menurut Daerah atau Kota juga bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan mata uang masing-masing daerah Membengkak. Isi RUU tentang penciptaan lapangan kerja masih ditolak oleh para pekerja. Antara lain, kerugian anggota Parlemen Eropa dan UMSK, adanya upah padat karya, dan kenaikan upah minimum hanyalah pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi tidak meningkat, PHK akan mudah. Hidup, pesangon berkurang, bahkan beberapa bagian dihapus, waktu kerja sangat melelahkan.