JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pengawas Persaingan Dagang (KPPU) menemukan tujuh maskapai penerbangan domestik memvonis kenaikan harga tiket pesawat.

KPPU memutuskan bahwa semua pelapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Penerbangan. layanan pengiriman. -Tujuh maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia (Part 1); PT Citilink Indonesia (Part 2 telah diumumkan); PT Sriwijaya Air (Dinyatakan sebagai pihak ketiga); PT NAM Air (Part 4); PT Batik Air (Lampiran V); PT Lion Mentari (dinyatakan sebagai pihak keenam); dan PT Wings Abadi (terlapor pihak ketujuh) .

Baca: Ini Cara Mudah Beli Tiket Ancol Online — -Membaca: Dalam rangka HUT DKI Jakarta, Ancol menawarkan diskon tiket – KPPU memberikan sanksi kepada Terlapor berupa pesanan, dan secara tertulis akan berpengaruh pada peta persaingan usaha. Konsumen dan masyarakat umum akan menginformasikan kepada konsumen sebelum menerapkan kebijakan tersebut. KPPU diberitahukan secara tertulis mengenai kebijakan terkait harga yang harus dibayar masyarakat, “pernyataan resmi KPPU pada Selasa (23/6/2020).

Dalam proses penegakannya, KPPU menilai struktur pasar industri angkutan udara niaga berjadwal sangat oligarkis. Monopoli Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha konvensional angkutan udara niaga di Indonesia terbagi dalam tiga kategori, yaitu Eagle Group (pihak pertama dan pihak kedua deklarasi), Sriwijaya Group (pihak ketiga dan bagian empat pihak deklarasi) dan Lion Group (Arahan Bagian V, Bagian VI Deklarasi dan Bagian VII Deklarasi). Dalam hal ini, semua pihak kontraktor melaporkan bahwa mereka menguasai 95% pangsa pasar. Selain itu, masih banyak aspek permodalan dan regulasi. Hambatan masuk yang tinggi mengakibatkan sedikitnya peserta komersial di industri penerbangan.Peraturan pemerintah menetapkan batasan tarif atau harga maksimal atau minimum bagi penumpang maskapai penerbangan niaga berjadwal. Oleh karena itu, masih terdapat persaingan harga antara kedua pembatasan tersebut. Space.

Atas dasar persidangan, pengurus panitia berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan tindakan terkoordinasi atau paralelisme, sehingga tercapai kesepakatan (pertemuan) antar pelaku ekonomi untuk menghilangkan diskon atau membuat diskon yang seragam. Bentuk kesepakatan muncul, dan diusulkan untuk menghilangkan produk berharga murah di pasaran.