TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menerapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Perpres No. 82/2016 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar individu dan daerah, serta membentuk toleransi. Survei yang dilakukan OJK sebagai organisasi yang stabil dan inklusif pada tahun 2019 menunjukkan indeks keuangan inklusif sebesar 76,19%, sehingga mencapai target tahun 2019 sebesar 75% yang ditetapkan melalui Perpres No. 82/2016.

Tapi Islamic Finance Indeks Pratt & Whitney naik dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019 .

Baca: BNI Islamic State menyambut Idul Adha pemilik Qurbanku Hasanahku dan membagikan 530 hewan kurban senilai 4,3 miliar

Muslim di Indonesia Penduduknya mencapai 87,18% dari total penduduk 255 juta, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan sangat memungkinkan untuk memperbanyak saudara-saudara Indonesia, inklusi keuangan syariah dex.

Berbasis Pondok Pesantren Implementasi Ekosistem Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Islam yang dilaksanakan di atas merupakan sinergi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perwakilan untuk koordinasi makro dan keuangan dengan Sekretariat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Badan Jasa Keuangan, Komisi Nasional Ekonomi dan Syariah (KNEKS), Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS), berharap Pada tahun 2024, menerapkan ekosistem pembangunan ekonomi dan keuangan berbasis pesantren di 3.300 pesantren. Penduduk Muslim melalui penerapan ekosistem ini untuk meningkatkan peluang inklusi keuangan Islam:

1) Pendidikan keuangan dan ajaran Islam – 2) Islam menyediakan dana untuk pesantren dan anggota parlemen di sekitar Federasi Islam Pondok Pesantren — -3) Buka akun Islami