Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para pegawainya menyusun rencana pendampingan pegawai honorer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Airlangga Hartarto) mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan kajian untuk mengurangi beban tenaga honorer akibat pandemi Covid-19.

Nanti, rencananya akan menyasar seluruh tenaga honorer di Indonesia .

Baca: Airlangga Ungkap Sesuatu yang Disebut Anies oleh Chokovi di Istana Apa Yang Dibicarakan?

Baca: Panitia Kedua DPR tetap melaksanakan ketetapan pengangkatan tenaga honorer— “Presiden minta kajian lebih mendalam tentang tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan penelitian untuk memastikan agar tenaga honorer menerima Bantuan karena sejumlah kecil tenaga honorer mendapat bantuan dari data kepegawaian BPJS, ”kata Airlangga dalam siaran pers usai rapat terbatas, Senin (14/9/2020). -Saat ini, bantuan yang diberikan kepada tenaga honorer telah melewati program subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja.

Berkat rencana ini, para pekerja menerima bantuan 600.000 rupiah dalam waktu empat bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima adalah Rp 2,4 juta. Namun, dari 15,7 juta tersebut, sebanyak 13 juta merupakan pekerja swasta, dan hanya 2,7 juta PNS honorer. -Oleh karena itu, ini akan dibagikan kepada semua staf honorer. Itu akan disiapkan. “Jadwal dan detail”, Airlangga menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan subsidi gaji sebesar 600.000 rupiah yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pegawai swasta, tetapi juga untuk pegawai honorer non-PNS. Ida mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com: “Pegawai pemerintah non PNS, selama menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, memang dia salah satu penerima bantuan program ketertiban.” Pada Sabtu (24 Agustus 2020). ). Seperti pegawai swasta, pegawai honorer yang mendapat bantuan adalah pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Ngomong-ngomong, Irvansyah Utoh Banja, Deputi Direktur Humas dan Antar BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mengatakan hal itu berlaku bagi pegawai honorer non-ASN yang sudah aktif terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk honorer non ASN, asalkan statusnya peserta aktif per 30 Juni 2020, dan gaji terlapor dan terdaftar kurang dari Rp 5 juta.” Utoh, Selasa (25/8/2020). Ucapnya saat menghubungi Kompas.com.

Artikel itu dimuat di Kompas.com dengan judul “Jokowi Minta Godok Pungut Biaya Program Bantuan Khusus Tingkat”