Laporan wartawan Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus pimpin kegiatan infrastruktur dan pengelolaan sosial kawasan melalui Pusat Pengendalian Lumpur (PPLS) Sidoarjo pengaruh. — Pada tahun anggaran 2020, Dinas PUPR mengalokasikan Rp 279,7 miliar untuk mengolah lumpur Sidoarjo guna meningkatkan aliran lumpur ke Sungai Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan: ‚ÄúPengendalian lumpur Sidoarjo oleh pemerintah belum berkurang. Kementerian PUPR akan terus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada perbedaan prinsip, dan akan memastikan bahwa pengelolaan masyarakat terdampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas. Dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (6/7/2020) -Baca: Ketiga GAM yang kembali itu harus dipulangkan ke Sidoar karena ingin terpal saat kiriman di Malang. Ho-Bardok Eraskan, Sidoarjo Kegiatan pengendalian lumpur adalah untuk mengelola konstruksi luapan tanggul dan prasarana lainnya serta pemeliharaan tanggul dan prasarana lainnya – pengelolaan lumpur Sidoarjo pertama kali diadopsi oleh Lumpur tersebut dibuang ke Sungai Porong untuk pengendalian lumpur.

Lumpur tidak dapat mengalir ke Kali Porong secara gravitasi karena sebuah annular backfill dibentuk di tengah aliran lumpur untuk memandu aliran lumpur melalui bendung dan memompanya ke Sungai Porong. — Pada saat yang sama, jarak antara kolam dan Sungai Porong sekitar 1.918 meter. Drainase Sungai Porong, jalan setapak tanggul dan drainase di timbunan digunakan untuk pengenceran 6 unit. Dia menyimpulkan: “Air ke Sungai Porong Ini terdiri dari bubur 20% padatan dan 80% air. “