JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (Siti Nurbaya) mengatakan telah memperkenalkan kepada Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) peran pemerintah dalam mengatur nilai ekonomi karbon (NEK) / Minat dalam kebijakan resmi penetapan harga karbon. Dengan adanya pengaturan NEK tersebut akan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yang dipimpin oleh Indonesia dan dunia internasional. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk segera menyesuaikan nilai ekonomis karbon.

Baca: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: “Perjanjian Gas Rumah Kaca” Indonesia dan Norwegia Masih Berlangsung

Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26%, mencapai 29 pada tahun 2020 dan 2030 %, yang kemudian turun menjadi 29% pada 2015 setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris / Paris, dan mencapai 41% dengan dukungan kerjasama internasional (termasuk instalasi REDD +) (pengurangan emisi) deforestasi dan degradasi hutan) .

Komitmen tersebut telah tercatat sebagai penetapan Majelis Nasional Indonesia (NDC) kepada dunia .

Kebijakan regulasi instrumen NEK akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi terwujudnya pengelolaan hutan di Indonesia. Tujuan NDC adalah mendukung pembangunan rendah karbon. – “Di Latas, saya laporkan ke Presiden perkembangan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam pengurangan emisi karbon, dan pentingnya regulasi pemerintah yang mengatur nilai ekonomi karbon,” kata Siti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Nurbaya, Jakarta. (6/7/2020). -Presiden Joko Widodo mengimbau Indonesia agar secara sistematis melaksanakan rencana restorasi lingkungan untuk mengurangi kaca gas rumah tangga, kemudian melindungi gambut dalam kerangka, mempercepat pemulihan hutan dan lahan, serta perlindungan keanekaragaman hayati.Hal ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hutan dan habitat. Dengan upaya pemulihan, jalan bisa benar-benar melaju di darat. -Bapak Siti lebih lanjut menjelaskan apakah potensi karbon Indonesia itu sangat penting. Jika cara ampuh ini memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menetapkan NEK, maka akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebijakan regulasi NEK ini diusulkan oleh Menteri Siti dalam bentuk presiden. Keputusan tersebut berisi peraturan untuk menerapkan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (kontrol kapasitas dan perdagangan). Serta carbon offset), pembayaran berbasis hasil (RBP) dan pajak karbon, serta upaya untuk mencapai tujuan NDC (mitigasi dan adaptasi) terkait dengan implementasi nilai ekonomi karbon dan implementasi alat kontrol dan pemantauan (MRV) (SRN, sertifikasi). Jika Perpres disetujui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dapat mengembangkan peta jalan untuk ekonomi karbon jangka panjang. -Melalui contoh, Menteri Siti menjelaskan bahwa tutupan hutan kontinen Indonesia saat ini seluas 94,1 juta hektar, dimana wilayah tutupan utama Sumatera 13,5 juta hektar, Provinsi Kalimantan 26,7 juta hektar, dan Papua 34 juta hektar.