Reporter Tribunnews, Choirul Arifin report-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Industri real estate meyakini karena banyak faktor, usulan standardisasi biaya pengelolaan lingkungan (IPL) apartemen dan kondominium di Indonesia sulit tercapai-Komite Manajemen Daerah Ketua Umum (DPD) DKI Jakarta (REI DKI) asal Jakarta Arvin Iskandar mengemukakan, setiap apartemen atau apartemen memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Hal ini antara lain terlihat dari banyaknya unit hunian, luas dan fasilitas yang tersedia.

Sebelumnya, Mediator Republik Indonesia (ORI) banyak menerima laporan pengaduan IPL. Apartemen dan apartemen. Sepanjang 2019, Ombudsman menerima 46 pengaduan yang sebagian besar terkait dengan IPL. Keluhan lainnya terkait dengan pembentukan PPPSRS yang tidak dilaksanakan sebelum perjanjian jual beli (PPJB). –Arvin menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 (UU) tahun 2011 tidak ada aturan khusus mengenai standarisasi biaya pengelolaan dalam peraturan tentang apartemen.

Oleh karena itu, menurutnya IPL tidak perlu distandarisasi. “Tapi kebijakan dan aturannya harus dari pemerintah. Kemudian diserahkan ke PPPSRS (asosiasi pemilik dan penghuni),” kata Arvin, Jumat, 21 Agustus 2020.

Ia menambahkan bahwa IPL sulit untuk melakukan standarisasi apartemen dan apartemen. Karena adanya tagihan listrik dan komponen lain dari apartemen, pengembang biasanya membeli listrik log dari PLN, yang kemudian dijual kepada warga oleh pengembang. -Arvin merekomendasikan agar setiap unit dilengkapi dengan sistem token. Tujuannya agar setiap rumah tangga dapat mengontrol dan bertanggung jawab atas pemakaian listrik di setiap unitnya.

Namun, dia mengingatkan bahwa kewajiban penyediaan penerangan untuk fasilitas umum atau umum harus dimiliki bersama oleh seluruh warga.