Achmad Baidowi, Sekretaris Fraksi TRIBUNNEWS.COM-PPP di Jakarta dan Wakil Ketua DPR, memastikan DPR selalu melibatkan publik dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau undang-undang komprehensif. Pernyataan itu disampaikan Baidowi atau biasa disapa “Awi”, menanggapi tudingan partai bahwa Partai Rakyat Demokratik (DPR) tidak melibatkan publik dalam pembahasan undang-undang yang komprehensif. Avi mengatakan Kamis, 18 Juni 2020. Republik Demokratik bahkan menerima permintaan Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

“Pembahasan masih berlangsung. Cluster yang kita diskusikan tidak berlanjut. Cluster masih dalam persiapan. Kemarin kita hanya membahas masalah UMKM,” kata Awi.

Awi menjelaskan telah dibahas pembuatan karya penyederhanaan, perlindungan dan penyempurnaan klaster UMKM dan klaster RUU koperasi, manfaat harus diberikan, perizinan difasilitasi, dan diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM di Indonesia Baca: Ulama UI meminta DPR mendengar tentang undang-undang yang komprehensif Suara banyak pihak-“Di bidang UMKM, kemudahan perizinan yang terpenting adalah bahwa usaha kecil dan menengah biasanya harus mendukung hingga tiga perizinan. Semua lisensi ini termasuk SNI dan sertifikat Halal. -Selain penyederhanaan izin usaha, juga dibahas arahan dan pengembangan UKM. Bukan insentif fiskal dan keuangan untuk usaha mikro dan kecil. “Kuncinya adalah berpikir melindungi usaha kecil dan menengah,” kata Avi.