Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden DPR Rachmat Gobel (Rachmat Gobel) terus menghimpun donasi dari para pengusaha untuk berdiskusi dengan pemerintah.

Kali ini Rachmat Gobel banyak bertemu dengan asosiasi profesi Java Employers Association (Forkas), salah satu anggota Oriental Forum Communications Office. -Partainya juga meminta Menteri Perdagangan penanggung jawab rombongan kunjungan kerja Edi Sutriono, pakar pengamanan pasar, menyampaikan hal tersebut kepada Menteri dalam bentuk laporan kerja resmi. -Membaca: Ekspor furnitur dan kerajinan akan meningkat secara eksponensial- “Minggu ini, saya akan membahas masalah ini secara serius dengan partai politik dan departemen pemerintah terkait. Kami mengundang semua partai politik untuk bertindak dalam semangat ini dan berharap untuk yang baru Keinginan untuk meremajakan kekuasaan, Rachmat mengatakan dalam pernyataannya, Minggu (4/10): “Kita tidak bisa berperang sendirian. Kita harus bekerja sama dengan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yang lebih dalam.

Melalui Forkas Jati m setidaknya Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel telah menerima permintaan dan pengaduan dari 12 asosiasi profesi, antara lain Ikatan Industri Furnitur dan Kerajinan Indonesia i (HiMKI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan (HNPP), Asosiasi Alas Kaki Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Indonesia (AP51). Peraturan pemerintah yang tumpang tindih banyak yang tidak praktis, sehingga sulit bersaing di pasar global. CEO PT Insera Sena Soejanto Widjaja mengatakan: “Sebaiknya konsentrasi pada peningkatan kinerja birokrasi agar aturan berjalan efektif dan efisien. Itu tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang akan memukul perusahaan dan pelaku industri. “Menurut Soejanto, melindungi industri suku cadang dalam negeri seringkali absurd. Pasalnya produsen tidak bisa mendapatkan produk dalam jumlah banyak dengan cepat dan seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan pembeli dan pasar.

Soejanto yakin Indonesia menarik investasi asing Strategi pemberian proteksi tarif impor bagi industri dalam negeri memang tidak mungkin dilakukan. Adil. Model ini mungkin dapat diterapkan pada satu industri, tetapi tidak pada industri yang lain. Untuk industri sepeda motor, cara ini memang wajar karena sifatnya yang Pangsa pasar lebih besar dari pangsa dunia. -Himki meminta pemerintah merumuskan berbagai regulasi yang berdampak pada sektor industri, seperti regulasi tentang impor bahan baku penolong, biaya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), ketinggian dan rencana impor kayu gelondongan. Berbagai permasalahan tersebut telah membawa biaya tinggi dan ketidakpastian bisnis bagi industri mebel dan kerajinan. — API Jatim melalui ketuanya Sherina Kawilarang berharap pemerintah dapat mengendurkan harga listrik PLN atau menurunkan harga listrik industri tersebut, Sehingga cash flow bisa terbantu dan bertahan.Jika tidak, selama pandemi Covid-19, peserta di industri tekstil akan semakin putus asa dan akan semakin banyak karyawan yang terpaksa di-PHK.

Pada saat yang sama, East Asia Prison Winyoto Gunawan, penanggung jawab berbagai kota, berharap pemerintah menghapus aturan karantina bahan baku kulit impor. Sebelumnya aturan karantina ini sudah dihapus, namun karena beberapa alasan, pada tanggal 136 / kpts / hk / 150 / m / 02 / di bulan Februari. Peraturan No. 2020 telah diperkuat.Selain birokrasi, peraturan ini juga memberatkan, mengganggu operasi normal produksi dan meningkatkan biaya.

Artikel ini tayang di Kantan, dengan judul: Lahma Rachmat Gobel: Perlu sinergi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia